
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat kinerja, kepatuhan, tata kelola, dan integritas industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dan perusahaan pergadaian guna mewujudkan industri yang sehat, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelindungan konsumen. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan recycling pengawasan industri LKM/LKMS dan perusahaan pergadaian Tahun 2026 yang diselenggarakan OJK Tegal di Kota Tegal, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan bertema “Saatnya Berbenah, Saatnya Bertumbuh: Evaluasi Kinerja dan Penguatan Kepatuhan LKM/LKMS serta Pergadaian” ini juga bertujuan mengevaluasi perkembangan kinerja industri, meningkatkan pemahaman pelaku industri terhadap temuan dan kesalahan yang umum ditemukan (common errors) dalam pemeriksaan, serta memperkuat pemahaman mengenai ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan dan koordinasi antara OJK dan pelaku industri dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika sektor jasa keuangan.
Kepala Kantor OJK Tegal Kurnia Tri Puspita menyampaikan bahwa penguatan pengawasan dan kepatuhan perlu diiringi dengan peningkatan integritas serta pemahaman pelaku industri terhadap ketentuan yang berlaku. Sebagai bagian dari upaya pencegahan kecurangan (fraud), OJK telah meluncurkan Sistem Informasi Pelaku Sektor Jasa Keuangan (SIPELAKU). Melalui sistem tersebut, pengurus diharapkan dapat mengenali rekam jejak calon pengurus, pegawai, mitra, maupun pihak lain sesuai dengan hak akses dan ketentuan penggunaan yang berlaku.
“SIPELAKU juga diharapkan bisa menjadi rambu-rambu bagi kita, dengan harapan nama kita tidak masuk di SIPELAKU ini,” ujar Kurnia.
Dalam kesempatan tersebut, Kurnia juga mengapresiasi peran aktif Asosiasi LKMLKMS Indonesia (ASLINDO) dalam menjembatani berbagai usulan, kritik, dan masukan pelaku industri terkait ketentuan OJK, termasuk ketentuan yang masih menghadapi tantangan dalam implementasinya oleh LKM.
Ketua ASLINDO Burhan menyampaikan apresiasi kepada OJK Tegal atas penyelenggaraan kegiatan yang dinilai berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengurus LKM dan perusahaan pergadaian.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan direksi dan pengurus LKM/LKMS dalam mengimplementasikan ketentuan baru, termasuk kewajiban penyampaian laporan rencana bisnis bagi LKM 2 dengan skala usaha menengah dan besar sebagaimana diatur dalam Pasal 145 POJK Nomor 41 Tahun 2024.
“Kepatuhan bukanlah sekadar formalitas administrasi untuk menggugurkan kewajiban kepada regulator, melainkan sebagai pilar strategis yang menentukan hidup matinya lembaga kita di tengah ekosistem yang semakin kompetitif dan transparan,” ujar Burhan.
Burhan berharap kegiatan tersebut dapat memberikan tambahan wawasan dan menjadi ruang diskusi bagi pelaku industri untuk memperkuat kelembagaan, sehingga potensi fraud dan berbagai tindakan yang dapat merugikan LKM maupun perusahaan pergadaian dapat dicegah bersama.
Selain penguatan pengawasan dan pencegahan fraud, OJK Tegal menyosialisasikan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pembahasan mencakup hak dan kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), penerapan prinsip pelindungan konsumen dalam kegiatan operasional, kewajiban pelaporan kepada OJK, serta penanganan pengaduan konsumen.
Kegiatan yang diikuti oleh 32 peserta, terdiri atas direksi dan auditor internal perusahaan pergadaian dan LKM, menghadirkan narasumber dari Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus serta Penyuluh Antikorupsi. Melalui kegiatan tersebut, OJK juga mendorong pelaku industri untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kepatuhan, serta menjaga integritas dalam setiap aktivitas usaha sebagai fondasi pertumbuhan industri yang berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, OJK Tegal mendorong seluruh LKM/LKMS dan perusahaan pergadaian serta pergadaian syariah di wilayah kerjanya untuk menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, memanfaatkan peta jalan (roadmap) OJK sebagai arah transformasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan SIPELAKU dalam mendukung penguatan integritas dan pencegahan fraud.
Pada akhirnya, seluruh upaya penguatan tersebut diharapkan dapat memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan, mengedepankan pelindungan konsumen, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan
Radio Sebayu