Radio Sebayu

KPK RI Kunjungi Kota Tegal, Sosialisasikan Pencegahan Korupsi dan Bahas Titik Rawan APBD hingga PBJ

​

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kembali menyambangi Kota Tegal guna menggelar sosialisasi dan koordinasi pencegahan korupsi bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) serta DPRD Kota Tegal, Rabu (14/10/2026) di Gedung Paripurna DPRD Kota Tegal.

Langkah pencegahan ini berfokus pada tiga sektor vital yang dinilai paling rawan terjadi tindak pidana korupsi, yakni perencanaan APBD, penganggaran APBD, serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

​Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Wilayah Jawa Tengah dan DIY KPK, Azril Zah, mengungkapkan bahwa kedatangannya kali ini merupakan kunjungan kedua di tahun 2026. Kunjungan ini bertujuan menagih serta menindaklanjuti sejumlah rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan KPK saat monitoring pertama pada 23 Juni 2026 lalu.

​”Hari ini kita melakukan sosialisasi kepada DPRD dan Pemkot Tegal terkait tiga hal: perencanaan APBD, penganggaran APBD, dan pengadaan barang dan jasa. Tiga hal ini merupakan titik rawan pada tata kelola pemerintahan daerah, sehingga kami memberikan banyak rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh Wali Kota, DPRD, dan jajaran,” ujar Azril Zah seusai pertemuan di Kota Tegal.

​Salah satu sorotan utama KPK menyasar pada pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Azril Zah menegaskan, penyusunan Pokir harus mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang murni bersumber dari hasil reses dan usulan masyarakat. Ia mengingatkan anggota dewan agar tidak lagi menjadikan Pokir sebagai “proyek kepemilikan” dengan menentukan vendor penyedia barang dan jasa.

​”Pokir itu berupa saran dan usulan, bukan proyek kepemilikan. Tidak boleh ada Pokir yang sepaket dengan vendornya, karena masalah vendor itu bukan urusan DPRD,” tegasnya.

​Selain masalah Pokir, KPK juga menyoroti mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Pemkot Tegal. Untuk skema e-purchasing, KPK menyarankan agar pelaksanaan pengadaan dialihkan menggunakan mekanisme mini kompetisi guna mendorong persaingan yang sehat antar-penyedia, ketimbang penunjukan langsung atau negosiasi sepihak.

​Terkait dengan risiko korupsi dalam perencanaan anggaran, KPK menemukan adanya indikasi program yang berisiko karena tetap dijalankan meskipun tidak selaras dengan regulasi yang berlaku. Meski demikian, Azril Zah mengapresiasi beberapa langkah perbaikan yang telah ditindaklanjuti oleh Pemkot dan DPRD Kota Tegal pascakunjungan bulan Juni lalu.

​Guna mencegah penyimpangan di tingkat operasional, KPK meminta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menerapkan prinsip pengawasan melekat sesuai konsep three lines of defense. Kepala OPD diminta bertanggung jawab penuh sebagai benteng pertama yang mengawasi tata kelola anggaran di unit kerjanya masing-masing sebelum masuk ke tahap pengawasan Inspektorat.

​Azril Zah menegaskan bahwa upaya penindakan bukanlah satu-satunya tujuan utama dalam pemberantasan korupsi. Melalui penguatan fungsi pencegahan dan koordinasi yang berkesinambungan, KPK berharap tata kelola pemerintahan di Kota Tegal dapat berjalan semakin transparan dan akuntabel.

Scroll to Top