Radio Sebayu

Pemkot Tegal Gelar Rakor PKP II dan Evaluasi Kinerja OPD 2026, Wali Kota dan Sekda Tekankan Percepatan serta Transparansi Pengadaan

TEGAL – Pemerintah Kota Tegal menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan APBD (Rakor PKP) Ke-II Tahun Anggaran 2026 yang dipadukan dengan seremoni pembukaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Gedung Adipura, Rabu (23/9/2026). Kegiatan strategis ini dihadiri oleh kurang lebih 120 peserta perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Tegal, mulai dari Kepala Badan, Dinas, Bagian, Camat, Lurah, Kepala Puskesmas, hingga Kepala SMP Negeri.

Dalam laporannya, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Tegal, Setia Budi, S.T., menyampaikan bahwa rakor ini menjadi sarana strategis untuk memonitor dan mengevaluasi capaian pengadaan barang/jasa di triwulan kedua tahun 2026, mengidentifikasi kendala OPD, serta merumuskan langkah pencapaian hingga akhir tahun anggaran. Kegiatan yang juga disinergikan dengan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari tanggal 21 hingga 25 September 2026 ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Setia Budi mengungkapkan bahwa perkembangan realisasi fisik hingga bulan Agustus 2026 menunjukkan tren positif dan berhasil melampaui target yang ditetapkan. Dari target fisik sebesar 51,18 persen, realisasi di lapangan telah mencapai kurang lebih 52,14 persen melalui berbagai kategori pengadaan seperti tender, e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, hingga seleksi dan tender cepat.

“Alhamdulillah perkembangannya dari rakor pertama ke rakor kedua, teman-teman sudah tepat untuk melaporkan setiap progres yang ada di OPD masing-masing,” kata Setia Budi saat memaparkan progres perkembangan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Membuka kegiatan secara resmi, Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M., menegaskan pentingnya momentum ini untuk memicu kerja cepat dan disiplin di jajaran birokrasi, mengingat waktu pelaksanaan anggaran yang sudah memasuki akhir triwulan ketiga.

“Pada hari ini berarti ada dua kegiatan penting, yang pertama berarti Rakor PKP II, dan evaluasi ya, ini kegiatan evaluasi kinerja OPD,” ujar Dedy Yon Supriyono dalam sambutannya.

Wali Kota juga menyoroti pentingnya evaluasi ketepatan waktu agar pelaksanaan pembangunan tidak tertinggal dari target yang direncanakan.

“Seperti yang kita ketahui saat ini kita berada di akhir triwulan 3. Namun rakor yang kita laksanakan adalah rakor PKP triwulan 2. Kondisi ini menunjukkan bahwa kita harus bekerja lebih cepat, lebih disiplin, dan tidak tertinggal dalam pencapaian target pembangunan. Rakor menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian sekaligus memperbaiki langkah ke depan,” tegas Wali Kota.

Senada dengan Wali Kota, Sekretaris Daerah Kota Tegal, drg. Agus Dwi Sulistyantono, M.M., memberikan instruksi teknis yang rigid kepada para Kepala OPD. Sekda mengingatkan bahwa sisa waktu efektif untuk menyelesaikan seluruh kegiatan tahun anggaran 2026 semakin terbatas, sehingga setiap permasalahan di lapangan harus segera ditindaklanjuti dengan tindakan nyata.

“Bapak, Ibu yang saya hormati, saat ini kita sudah berada di penghujung September. Waktu efektif untuk menyelesaikan pekerjaan tahun anggaran ini semakin terbatas. Oleh karena itu, setiap kendala harus diikuti dengan keputusan dan tindakan yang jelas,” tutur Sekda.

Sekda menjelaskan bahwa pada periode anggaran perubahan tahun 2026 ini, terdapat sejumlah penyesuaian kegiatan yang merupakan konsekuensi dari rekomendasi KPK, termasuk pergeseran dan adjustment pada poin-poin yang berawal dari pokok-pokok pikiran (pokpir) DPRD. Oleh karena itu, seluruh pimpinan perangkat daerah diminta memimpin langsung pengendalian kegiatan dan memetakan secara detail proyek yang berjalan lancar, memerlukan percepatan, maupun yang berisiko terlambat.

Pengawasan ketat dari elemen Pengguna Anggaran (PA), KPA, PPK, hingga PPTK diharapkan dapat mencegah persoalan hukum di kemudian hari. Sekda menenkankan bahwa indikator keberhasilan bukan hanya pekerjaan yang selesai tepat waktu dan bermutu baik, melainkan juga administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Di samping itu, perhatian khusus diberikan pada proyek-proyek strategis daerah yang mendapatkan pendampingan dari pihak Kejaksaan. Pengawasan secara konsisten terus dilakukan pada beberapa pekerjaan penting, seperti pembangunan Jalan Muarareja – Anyar Raya dan rehabilitasi ruang kelas SDN Slerok 04. Sementara untuk peningkatan jalan akses TPA Penjaringan di Dinas PUPR yang telah memasuki tahap penerbitan SPPBJ, Sekda meminta agar prosesnya segera dituntaskan sehingga sarana tersebut dapat segera difungsikan secara optimal.

Scroll to Top