
Dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), pada tahun 2026 per 31 Agustus 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada pelanggar.
Sanksi administratif yang dikenakan berupa denda sebesar Rp104,63 miliar kepada 113 pihak, 2 sanksi pencabutan izin, 1 sanksi pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD), 6 sanksi pembekuan izin, 13 sanksi peringatan tertulis, serta 5 perintah tertulis.
Selain itu, juga memberikan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp257 miliar kepada 610 pihak, dan mengenakan 194 sanksi peringatan tertulis. Dan pemberian sanksi administratif berupa denda Rp200 juta serta 164 sanksi peringatan tertulis atas pelanggaran selain keterlambatan non-kasus. Sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang PMDK sebesar Rp10,15 miliar serta 4 sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi, Senin (7/9/2026). Hal tersebut menurutnya sebagai upaya untuk terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bidang pasar modal untuk menjaga integritas, meningkatkan kepatuhan, dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Terkait dengan pemberantasan perjudian daring (judol) yang berdampak luas pada aspek sosial dan ekonomi, OJK telah meminta perbankan untuk melakukan Enhance Due Diligence (EDD) dan/atau pemblokiran atas ±38.375 rekening yang terindikasi melakukan aktivitas perjudian berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
Serta melakukan perluasan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dari masing-masing pihak yang terindikasi perjudian daring serta melakukan EDD.
Radio Sebayu