
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, dan media untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah eks Karesidenan Pekalongan.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Diskusi Strategis Bersama Insan Media yang diselenggarakan Kantor OJK Tegal di Sorak Sorai Coffee, Kota Tegal, Rabu (19 Agustus 2026) dan diikuti oleh media cetak, elektronik, serta daring dari wilayah eks Karesidenan Pekalongan.
Kepala OJK Tegal Kurnia Tri Puspita mengatakan sinergi antara OJK, pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, dan media menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Penguatan akses pembiayaan UMKM perlu dilakukan secara bersama-sama melalui kebijakan yang tepat, penguatan kapasitas usaha, peningkatan literasi keuangan, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini, media juga memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat,” kata Kurnia.
Hingga Juni 2026, total penyaluran pembiayaan UMKM di wilayah eks Karesidenan Pekalongan tercatat sebesar Rp30,66 triliun, terkontraksi 2,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh proses pemulihan sektor UMKM yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan sektor korporasi.
Berdasarkan sumber penyalurannya, penyaluran pembiayaan UMKM tersebut terdiri atas bank umum sebesar Rp26,51 triliun, Bank Perekonomian Rakyat/Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/S) sebesar Rp1,56 triliun, perusahaan pembiayaan sebesar Rp1,82 triliun, perusahaan modal ventura sebesar Rp410 miliar, serta lembaga keuangan mikro (LKM) dan pergadaian sebesar Rp360 miliar.
Di tengah tantangan tersebut, OJK terus memperkuat kebijakan dan program untuk memperluas akses pembiayaan UMKM sekaligus meningkatkan kualitas dan keberlanjutan ekosistem pembiayaan.Salah satu langkah strategis dilakukan melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan tersebut mengatur kewajiban bank dan lembaga keuangan non-bank untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan UMKM dengan tetap memperhatikan tata kelola dan manajemen risiko.
OJK juga terus memperkuat optimalisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk meningkatkan kualitas informasi debitur dan mendukung perluasan akses pembiayaan. Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 antara lain mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan serta penerapan batas nominal informasi debitur di atas Rp1 juta.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung proses pembiayaan yang lebih cepat dan tepat bagi UMKM yang memenuhi persyaratan, sekaligus memperkuat kualitas informasi dalam proses analisis kredit dan pembiayaan.
Selain memperluas akses pembiayaan, OJK memandang peningkatan literasi keuangan sebagai bagian penting dalam membangun UMKM yang tangguh dan berkelanjutan. Untuk itu, OJK terus mendorong peningkatan literasi keuangan, penguatan akses pembiayaan, pelaksanaan business matching, serta pengembangan ekosistem pembiayaan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.
Di wilayah kerja OJK Tegal, kegiatan literasi keuangan juga terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Sepanjang 2022 hingga 2025, OJK telah melaksanakan berbagai kegiatan literasi keuangan yang melibatkan masyarakat di wilayah kerja OJK Tegal.
Upaya memperluas akses pembiayaan juga dilakukan melalui program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) yang dilaksanakan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Dalam program tersebut, sebanyak 16 lembaga jasa keuangan terlibat dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada masyarakat. Selain itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi UMKM di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, Kantor OJK Tegal pada triwulan II 2026 telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tegal dan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk memfasilitasi pemanfaatan asuransi sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap risiko usaha.
OJK meyakini UMKM memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian daerah. Oleh karena itu, perluasan akses pembiayaan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, serta keterhubungan UMKM dengan lembaga jasa keuangan dan pasar.OJK akan terus mendukung program prioritas Pemerintah melalui penerbitan kebijakan, penguatan koordinasi, dan pelaksanaan berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan akses pembiayaan serta memperkuat inklusi keuangan.
Dengan dukungan kebijakan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, OJK berharap penguatan ekosistem UMKM di wilayah eks Karesidenan Pekalongan dapat terus dilakukan sehingga UMKM mampu berkembang secara lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan serta memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
Kegiatan Diskusi Strategis Bersama Insan Media juga menjadi bagian dari upaya OJK Tegal memperkuat kolaborasi dengan media dalam menyampaikan informasi dan edukasi mengenai sektor jasa keuangan kepada masyarakat.Melalui sinergi yang semakin kuat, OJK berharap media dapat turut mendorong pemberitaan yang edukatif dan konstruktif mengenai akses pembiayaan, literasi keuangan, pelindungan konsumen, serta perkembangan sektor jasa keuangan di wilayah eks Karesidenan Pekalongan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang semakin cerdas, inklusif, dan tangguh dalam menghadapi dinamika sektor jasa keuangan.
Radio Sebayu