Radio Sebayu
SEMARANG – Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, bersama Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (13/7/2026).
Rakor strategis yang juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) ini berfokus pada dua isu krusial: Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah.
Acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Taj Yasin, serta seluruh kepala daerah se-Provinsi Jawa Tengah.
Dalam arahannya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya revitalisasi lahan melalui program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Langkah ini dinilai vital untuk menjaga ketahanan pangan di tengah pesatnya pembangunan.
“Saat ini, hampir 26 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sudah memenuhi target LP2B, yaitu sebesar 87 persen. Sisanya ada sembilan daerah yang masih berproses, namun Insya Allah bulan ini kita sanggup menyelesaikannya,” tegas Ahmad Luthfi.
Selain isu lahan, penanganan sampah menjadi sorotan utama. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini menerapkan strategi modern untuk mengatasi overload sampah. Daerah dengan volume sampah besar akan diarahkan pada sistem rayonisasi lewat Danantara untuk dikonversi menjadi tenaga listrik.
Kawasan Tegal Raya—yang meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes—resmi masuk dalam proyek rayonisasi ini, menyusul daerah lain seperti Kota Semarang, Kendal, Eks Karesidenan Pekalongan, dan Magelang.
“Jadi semua instrumen kita gunakan. Daerah yang menghasilkan sampah di atas 1.000 ton akan menggunakan sistem rayonisasi Danantara untuk diubah menjadi listrik. Sementara daerah lainnya akan memanfaatkan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) untuk diolah menjadi bahan bakar turunan sampah yang diserap oleh empat pabrik semen,” jelas Gubernur.
Di sisi lain, Tim Stranas PK KPK menegaskan bahwa kehadiran mereka dalam rakor ini adalah untuk mendengar langsung kendala dan tantangan nyata yang dihadapi oleh para Bupati dan Wali Kota di lapangan.
Catatan dan aspirasi dari para kepala daerah ini nantinya akan dibawa oleh KPK sebagai bahan koordinasi dan evaluasi kebijakan lebih lanjut di tingkat pemerintah pusat.
Kehadiran aktif Dedy Yon Supriyono dan Tazkiyyatul Muthmainnah dalam forum ini menegaskan komitmen Pemkot Tegal untuk terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat, baik dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup maupun menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.