Radio Sebayu
Universitas Harkat Negeri Tegal bekerja sama dengan Rujak Center for Urban Studies meluncurkan Pusat Kajian Perkotaan Pesisir (PKPP) sebagai respons terhadap kompleksitas masalah kawasan dan wilayah perkotaan pesisir yang berada di garis depan dampak perubahan iklim. Pendirian Pusat Kajian Perkotaan Pesisir ini mempunyai dua sisi strategis: penanganan masalah ekologis dan meningkatkan gerak ekonomi berbasis ekonomi dan budaya pesisir.
PKPP resmi diluncurkan oleh Rektor Universitas Harkat Negeri Sudirman Said, Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja, dan Direktur PKPP Marco Kusumawijaya di Kampus Universitas Harkat Negeri, Tegal, Kamis (23 April 2026). Peresmian juga dihadiri Wali Kota Tegal yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Tegal Agus Dwi Sulistyantono.
Disampaikan Rektor Universitas Harkat Negeri Sudirman Said, bahwa dengan adanya PKPP mendorong penelitian dan implementasi temuan riset menjadi kebijakan dan solusi yang kontekstual, terukur, dan dapat direplikasi, melalui penguatan tata kelola pengetahuan dan kapasitas daerah, Pusat Kajian Perkotaan Pesisir (PKPP) berupaya membangun kontribusi yang relevan dan berdampak menghadapi tantangan perkotaan pesisir terkait dengan berbagai masalah yang ada mulai dari perubahan cuaca sampai perencanaan tata kota.
Tegal sebagai kota sekunder di Indonesia menjadi wilayah riset, penanganan ekologi yang diharapkan memberi dampak langsung dari sisi ekologi dan ekonomi, menjadi salah satu alasan kuat terbentuknya Pusat Kajian ini.
“Pusat Kajian Perkotaan Pesisir (PKPP) adalah pusat studi yang pertama didirikan dan yang diresmikan kedua setelah Pusat studi Sustainabilitas yang diluncurkan Januari 2026 lalu. Kota Tegal sebagai kota sekunder di Indonesia dan juga kota pesisir dijadikan pusat riset yang dapat menjadi pembelajaran bagi kota-kota di Indonesia, tapi juga kota kota pesisir di dunia,” jelas Sudirman Said.
Selanjutnya ia juga menggarisbawahi ambisi untuk menjadikan Universitas Harkat Negeri sebagai kampus yang berdampak konkret bagi kehidupan masyarakat. Literasi dilakukan tidak hanya di ruang-ruang studi, tapi juga adanya interaksi yang lebih luas sehingga aksi nyata segera dapat tercapai menjawab tantangan yang ada. Ini program yang Universitas canangkan dalam pembentukan pemimpin dengan kapasitas pemikiran strategis dan kemampuan kerja nyata.
Marco Kusumawijaya selaku Direktur Pusat Kajian Perkotaan Pesisir (PKPP) menuturkan, Pusat Kajian Perkotaan Pesisir (PKPP) dibentuk sebagai wadah pengembangan pengetahuan, pembelajaran, serta kerja sama lintas pemangku kepentingan. Pusat ini berfokus pada kajian dan penguatan kapasitas kota-kota pesisir di Indonesia, khususnya kota-kota sekunder yang mengalami pertumbuhan pesat dan menghadapi kerentanan tinggi terhadap risiko perubahan iklim yang semakin kompleks.
Saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 8.000 desa yang langsung berbatasan dengan air laut dengan jumlah penduduk 16 juta lebih jiwa; setidaknya 219 kabupaten dan kota yang berbatasan dengan laut, Dalam jarak 50 kilometer dari garis pantai, paling tidak 132 juta jiwa warga Indonesia atau 60% dari total populasi Indonesia. Mereka adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Setidaknya 20 tahun terakhir air laut meningkat sehingga dampak yang terasa sampai sekarang adalah mulai dari banjir rob, naiknya permukaan air laut, terganggunya ekosistem sampai terganggunya pola produksi masyarakat pesisir karena juga terjadinya peningkatan suhu Bumi yang diakibatkan oleh industri bahkan oleh program program seperti reklamasi yang mengurangi ruang bagi air laut.
“Pesisir adalah untaian horisontal pusat kehidupan dan vertikal dari hulu ke hilir pada geografi kepulauan seperti Indonesia. Ini yang menjadikan pesisir wilayah penting yang harus diperhatikan oleh semua pihak karena mempengaruhi kehidupan tidak hanya bagi masyarakat pesisir tentu saja yang akan pertama kali terdampak, akan tetapi juga kehidupan bagi semua. Pusat Kajian Perkotaan Pesisir (PKPP) diposisikan sebagai pusat kajian aksi yang menghasilkan ilmu pengetahuan agar dapat menjadi dasar bagi pencarian solusi yang mengedepankan pendekatan ko-produksi multipihak untuk mewujudkan wilayah pesisir yang berketahanan, berkeadilan dan lestari,” jelas Marco Kusumawijaya.
Sebagai simpul pengetahuan, pusat ini mengintegrasikan riset terapan, praktik kebijakan, serta pengalaman hidup masyarakat pesisir dalam suatu kerangka yang terpadu. Melalui pendekatan tersebut, pusat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam merespons krisis iklim secara efektif, melibatkan semua, dan berkeadilan sosial, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keberlanjutan ekologi. Selain itu, pusat ini diharapkan dapat berperan sebagai ruang pertukaran pengetahuan dan praktik baik antar kota pesisir, serta mendorong terbentuknya kerja sama yang lestari dalam pengembangan strategi adaptasi yang kontekstual dan berdampak nyata.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tegal mewakili Wali Kota Tegal menyambut baik dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kehadiran Pusat Kajian Perkotaan Pesisir sebagai inisiatif kolaboratif antara Universitas Harkat Negeri dan Rujak Center for Urban Studies.
Kehadiran pusat kajian ini menjadi sangat penting sebagai ruang integrasi antara ilmu pengetahuan, kebijakan, dan pengalaman masyarakat; wadah pembelajaran bersama bagi kota-kota pesisir; serta motor penggerak dalam memperkuat kapasitas daerah menghadapi krisis iklim secara inklusif dan berkeadilan.
“Kami meyakini bahwa tantangan pesisir bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut
aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola. oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis kebijakan dari atas, tetapi juga mengakomodasi inisiatif dan kearifan masyarakat pesisir,” kata Agus Dwi.
Kawasan pesisir saat ini menjadi ruang yang sangat strategis sekaligus rentan. di satu sisi, pesisir adalah pusat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. namun di sisi lain, kawasan ini juga menjadi garis depan dari berbagai dampak krisis iklim, mulai dari kenaikan muka air laut, banjir rob,hingga degradasi ekosistem pesisir.
Kondisi ini sangat relevan dengan wilayah Kota tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Tegal merupakan kawasan pesisir yang memiliki keterkaitan erat secara geografis, sosial, dan ekonomi. Tantangan yang dihadapi pun serupa, sehingga pendekatan penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial, namun harus melalui kolaborasi lintas wilayah dan lintas sektor.