
EGAL – Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menyaksikan secara langsung penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) Tiga Kementerian tentang Digitalisasi Layanan Jemaah Haji Berbasis Data Kependudukan secara daring melalui Zoom Meeting di Command Room Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal, Jumat (9/10/2026) siang.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tegal didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Tegal, Agus Saeri, serta para kepala OPD terkait.
Penandatanganan SEB oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Haji dan Umrah, serta Kementerian Kesehatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antar kementerian. Kerja sama ini berfokus pada pemanfaatan data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Biometrik, integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), pemeriksaan serta pembinaan kesehatan calon jemaah, hingga dukungan sumber daya manusia.
Sebelum prosesi penandatanganan, jajaran Pemerintah Kota Tegal menyimak paparan yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.
Dalam paparannya, Menteri Haji dan Umrah, Dr. K.H. Mochamad Irfan Yusuf, M.Si., menegaskan bahwa tata kelola data haji bukan sekadar urusan administrasi dan teknologi informasi, melainkan berkaitan langsung dengan hak-hak jemaah, seperti keadilan antrean, kepastian keberangkatan, dan kepercayaan publik.
“Prinsip yang ingin kita tegaskan adalah satu jemaah, identitas yang valid, hak yang terlindungi, dan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Menteri Haji dan Umrah.
Ia menambahkan, saat ini terdapat sekitar 5,7 juta data jemaah di Siskohat yang mencakup identitas, nomor porsi/kursi, setoran, paspor, visa, kloter, akomodasi, hingga pemulangan. NIK berfungsi sebagai kunci referensi identitas kependudukan, sedangkan nomor kursi adalah identitas antrean haji. Keduanya harus terhubung secara akurat dalam sistem agar setiap hak jemaah dapat dikelola secara sah dan terverifikasi.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Dalam Negeri meminta para Kepala Daerah bersama Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, RSUD, dan Kantor Kemenhaj di daerah untuk segera berkoordinasi. Integrasi data calon jemaah haji di tingkat daerah diharapkan dapat dikurasi dengan presisi sehingga pelayanan haji semakin tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Radio Sebayu