Radio Sebayu

Dinilai Putusan Hukum Tidak Berkeadilan dan Bijaksana, Kuasa Hukum Ponco Sampaikan Surat ke Kejari

Buntut dari putusan Majelis Hakim atas kasus penganiayaan yang menimpa Ponco Diyono alias Oh Phe Kie atau Aki dengan terdakwa Tresno Sulistiyo atau Cempa pada 2 September 2026 lalu, selaku Kuasa Hukum korban mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tegal, Senin (7/9/2026).

Kedatangannya untuk menyampaikan surat yang bisa digunakan sebagai dasar banding di Pengadilan Tinggi.

Putra Fajar Sunjaya selaku Kuasa Hukum Ponco Diyono atau Aki mengatakan, kedatangannya bersama klien adalah untuk mengapresiasi sikap dan langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kota Tegal.

Yakni mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim pada terdakwa Cempa dari tuntutan 9 bulan namun hanya 1 bulan 15 hari saja. Itupun dihitung dari masa penahanan terdakwa selama proses menjalani persidangan.

“Putusan tersebut dinilai bebarengan dengan masa tahanan terdakwa yang selesai di hari itu juga. Sehingga seperti tidak ada sanksi bagi terdakwa,” ucapnya.

Hal itu jelas membuat kliennya merasa kecewa dan keberatan sehingga mengapresiasi upaya banding yang dilakukan JPU.

“Klien kami juga menyatakan seharusnya putusan dari Majelsi Hakim mestinya berkeadilan dan bijaksana. Baik bagi terdakwa maupun bagi klien kami sebagai korban,” kata Fajar.

Fajar menyampaikan bahwa kliennya merasa sangat dirugikan, sehingga kedatangannya ke Kejaksaan Negeri Kota Tegal sekaligus menyampaikan surat keberatan dengan harapan bisa menjadi dasar untuk proses banding di tingkat Pengadilan Tinggi.

“Ada 7 poin dalam surat yang kami ajukan, salah satunya adalah mencabut pemberian maaf kepada korban sebagai upaya damai,” jelas Fajar.

Sementara Reza Fikri Muhammad, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan kasus penganiayaan tersebut telah menerima surat yang diajukan.

Pada upaya banding ini, Reza menjelaskan akan dibuatkan memori banding, dengan melampirkan surat keberatan tersebut.

“Rencananya besok akan kami ajukan memori banding itu ke Pengadilan Tinggi melalui aplikasi,” jelasnya.

Disampaikan Reza, ada beberapa alasan pada upaya banding ini, yaitu di dalam pertimbangan Majelis Hakim ada kesimpulan bahwa seharusnya perbuatan itu masuk dalam kategori tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana Pasal 471 KUHPidana. Sementara sebagai JPU sudah mengajukan pasal pidana penganiayaan yakni pasal 466.

Kemudian mengenai lamanya hukuman hanya 1 bulan 15 hari yang diputuskan pada tanggal 2 September 2026 bersamaan dengan berakhirnya masa penahanan terdakwa yang sudah selama 1 bulan 15 hari.

“Sehingga dia alasan tersebut juga akan kami buat secara detail dalam memori banding untuk diajukan ke Pengadilan Tinggi,” pungkasnya.

Scroll to Top