
Upaya memperkuat keterbukaan informasi publik di Jawa Tengah memasuki babak baru melalui sinergi antara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah. Kedua lembaga resmi menyepakati skema Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kolaboratif yang memuat ketentuan baru, di mana penilaian Indeks Kualitas Keterbukaan Informasi Publik bagi pemerintah daerah kini memperhitungkan sejauh mana program kolaborasi dijalankan bersama lembaga penyiaran lokal. Kesepakatan strategis ini dimatangkan melalui Focus Group Discussion (FGD) sekaligus penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan Implementation Arrangement oleh Ketua KPID Jateng dan Ketua KI Jateng pada Jumat (7/8/2026), dengan dihadiri oleh jajaran komisioner kedua lembaga serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah.
Ketua KPID Jawa Tengah, Muhammad Aulia Assyahiddin, menegaskan pentingnya memperkuat komunikasi publik melalui kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga penyiaran lokal.
“Media penyiaran lokal bukan sekadar saluran publikasi, tetapi mitra strategis pemerintah dalam memastikan informasi publik benar-benar sampai kepada masyarakat,” tegas Aulia saat membuka kegiatan tersebut.
Senada dengan hal tersebut, Ketua KI Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana, menekankan bahwa keterbukaan informasi harus diwujudkan melalui pelayanan informasi yang berkualitas.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar membuka akses, tetapi memastikan masyarakat memperoleh informasi yang tepat, mudah dipahami, dan bermanfaat,” ungkap Indra mengenai esensi transparansi publik.
Melalui diskusi konstruktif tersebut, kedua lembaga menyepakati empat langkah strategis utama. Pertama, penerapan monev kolaboratif pada penyelenggaraan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2026 dan Anugerah Penyiaran KPID Jateng 2026. Kedua, pengintegrasian model kolaborasi ke dalam indikator penilaian Tahap II Self Assessment Questionnaire (SAQ) khusus klaster Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga kualitas kemitraan Pemda dengan lembaga penyiaran lokal secara langsung memengaruhi indeks keterbukaan informasi mereka. Ketiga, penetapan tiga unsur penilaian yang meliputi komitmen kebijakan dan regulasi, dukungan alokasi anggaran APBD, serta kualitas pelayanan publik. Keempat, pemanfaatan hasil monev sebagai basis pengembangan program berkelanjutan, baik secara mandiri maupun kolaboratif.
Sinergi berkelanjutan antara KPID, KI, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan mampu mengubah paradigma tata kelola informasi publik. Keterbukaan informasi diharapkan tidak lagi dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif semata, tetapi tumbuh menjadi budaya pelayanan publik yang transparan, dekat dengan warga, dan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Jawa Tengah.
Radio Sebayu