Radio Sebayu

Disperkim Kota Tegal Gelar FKP, Sosialisasikan Program Tiga Juta Rumah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Tegal mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Sosialisasi Program 3 Juta Rumah, Selasa (28/7/2026) di Rusunawa Tegalsari Kota Tegal.

Acara tersebut dihadiri Kepala Disperkim Kota Tegal, anggota DPRD Kota Tegal Hj. Nur Fitriani, S.E,Akt., M.M dan sejumlah narasumber.

Kepala Disperkim Kota Tegal Abdan Harimurti mengatakan, Forum Konsultasi Publik ini untuk mensosialisasikan salah satu program Presiden yakni 3 juta rumah untuk seluruh Indonesia.

Dan salah satunya di Kota Tegal, akan memberikan kemudahan bagi warga yang belum memiliki hunian atau tempat tinggal, untuk bisa segera memilikinya.

Pemerintah Kota Tegal juga telah berupaya memberikan kemudahan dengan menyediakan rusunawa, namun hanya hunian yang bersifat sementara.

“Untuk saat ini solusi warga yang belum memiliki rumah bisa dengan menempati rusunawa dengan membayar sewa yang terjangkau dan syarat-syarat lainnya,” kata Abdan.

Sehingga dengan adanya program 3 juta rumah, maka sangat membantu bagi warga yang ingin memiliki hunian dan menetap.

Anggota DPRD Kota Tegal Hj. Nur Fitriani, S.E,Akt., M.M mengapresiasi dengan adanya program tiga juta rumah. Hal itu tentunya sangat membantu masyarakat, khususnya yang memang berpenghasilan cukup, bisa memiliki rumah atau tempat tinggal.

“Di Kota Tegal memang sudah ada rusunawa, tetapi dengan adanya program tiga juta rumah ini bisa memberikan kemudahan dan kesempatan masyarakat memiliki rumah sendiri,” ucapnya.

Pada kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Iman Senoadji Firmansyah, ST.,M.Eng menuturkan, pemerintah menetapkan program Tiga Juta Rumah sebagai upaya mengurangi backlog perumahan, meningkatkan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap rumah layak huni, mendorong pertumbuhan sektor perumahan, memberikan kemudahan kepemilikan rumah melalui insentif perpajakan dan retribusi.Hal ini sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kota Tegal melaksanakan pembebasan BPHTB dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara dari Disperkim Provinsi Jawa Tengah telah berupaya memberikan kemudahan masyarakat dengan pembangunan Rumah Layak Huni Sederhana Sehat, Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN), hingga kebijakan Oemah Lestari.

Seperti pada Oemah Lestari, Pemprov Jateng telah merumuskan strategi dan regulasi global perumahan lestari. Dari hal tersebut meneruskan arah kebijakan kepada BPR/ BKK untuk memfasilitasi pembiayaan murah. Dengan suku bunga rendah, tenor panjang, dan skema kredit ringan.

Pemprov juga meneruskan regulasi tersebut kepada Disperkim Kabupaten/ Kota terkait dengan PBG dan BPHTB gratis, menghapus biaya persetujuan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah.

Scroll to Top