Radio Sebayu
KOTA TEGAL – Wali Kota Tegal mengikuti Rapat Koordinasi Nasional secara daring melalui Zoom Meeting dari Command Room Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tegal, pada Senin pagi, 8 September 2025. Rapat ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan agenda utama Pengendalian Inflasi, Pengumuman Pertumbuhan Ekonomi, serta Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam pemaparannya menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi nasional per Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31% (year-on-year), menunjukkan kondisi ekonomi nasional yang relatif stabil. Bahkan secara bulanan (month-to-month), terjadi deflasi sebesar -0,08% dibandingkan Juli 2025.
Penurunan harga beberapa komoditas utama menjadi faktor penting deflasi ini, seperti tomat (-0,10%), cabai rawit (-0,07%), tarif angkutan udara (-0,03%), bensin dan uang sekolah jenjang SMA masing-masing turun sebesar -0,02%. Meski demikian, beberapa sektor masih mencatatkan inflasi, seperti perawatan pribadi (0,18%), penyediaan makanan/minuman (0,15%), serta sektor rekreasi dan budaya (0,09%).
Pemerintah menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga, terutama menjelang akhir tahun, guna menghindari lonjakan harga kebutuhan pokok. Pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha diimbau terus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Selain isu ekonomi, Mendagri juga menyampaikan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menyusul maraknya aksi unjuk rasa dari 25 Agustus hingga 7 September 2025. Tercatat 228 aksi di 144 kabupaten/kota pada 35 provinsi. Sebanyak 42 wilayah mengalami demonstrasi anarkis, sementara 102 wilayah tercatat berlangsung kondusif.
Pemerintah menargetkan perbaikan seluruh fasilitas publik yang rusak akibat demo dalam waktu enam bulan. Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran sebesar Rp900 miliar untuk rekonstruksi, termasuk untuk gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Kabupaten Kediri.
Dalam rapat ini, Mendagri juga menekankan agar kepala daerah menghindari kegiatan seremonial yang terkesan mewah dan boros, serta tetap siaga di daerah masing-masing untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Forkopimda juga diminta memperkuat komunikasi dengan masyarakat, menggelar doa bersama, dan mengaktifkan siskamling di tingkat RT/RW.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memaparkan bahwa pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan nasional menjadi 5% pada 2029 dan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2026. Saat ini, jumlah penduduk miskin tercatat 23,85 juta jiwa, dengan 2,38 juta di antaranya masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Strategi penanggulangan kemiskinan meliputi tiga pilar utama: pengurangan beban dasar melalui bantuan sosial yang tepat sasaran, peningkatan pendapatan melalui akses kerja dan penciptaan usaha, serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui perbaikan rumah tidak layak huni dan infrastruktur dasar.
Pemerintah telah mengalokasikan Rp503,2 triliun untuk program perlindungan sosial pada tahun 2025. Penanggulangan kemiskinan juga dikoordinasikan melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 dan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, turut menyampaikan bahwa komoditas makanan masih menjadi penentu utama garis kemiskinan di Indonesia, dengan kontribusi sebesar 74,58%. Selain itu, garis kemiskinan di perkotaan secara konsisten lebih tinggi daripada di perdesaan.
Tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 menurun 0,56 persen poin dibandingkan Maret 2024. Meski demikian, masih terdapat 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional.
Kepala Staf Presiden Dr. Edi Priyono dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi melaporkan perkembangan harga pangan strategis dan distribusi pangan oleh BULOG. Komoditas seperti beras medium di beberapa zona tercatat melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), terutama di Zona 3 dengan selisih mencapai 23,86%.
BULOG dilaporkan memiliki cadangan beras sebesar 3,9 juta ton dan stok pangan lain seperti gula, minyak goreng, dan daging, yang siap didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Gerakan Pangan Murah (GPM) digelar di lebih dari 5.700 titik dalam rangka HUT ke-80 RI untuk menstabilkan harga pangan.
Pemerintah Daerah Diminta Percepat Penyaluran Beras SPHP
Realisasi penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) hingga awal September 2025 baru mencapai 8,79%. Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan distribusi, terutama melalui pasar rakyat dan ritel modern agar program stabilisasi harga pangan berjalan efektif.